PKS Pilih Saweran ke Orang Miskin Dibanding Gedung KPK
 |
| Bendera PKS (foto:detik) |
Jakarta Hanya butuh waktu beberapa hari, wacana penggalangan dana publik untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung terealisasi. Urunan duit sumbangan itu mulai terkumpul dari masyarakat.
Lalu bagaimana dengan para politikus di Senayan? Kemarin (27/6) hanya Effendi Choirie yang terlihat memberikan duit sumbangan ke kotak KPK yang dibawa Charly 'Setia Band' dan advokat Ahmad Rifai. Soal saweran ini, PKS juga bersikap.
Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, saweran untuk orang kurang mampu lebih penting dibanding menyumbang uang pembangunan gedung KPK.
"Masih banyak orang miskin yang harus kita sawer," kata Lutfhi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Mengenai nasib anggaran gedung baru KPK, PKS tidak memberikan instruksi ke fraksinya di DPR. Luthfi menyebut urusan pembahasan anggaran KPK menjadi domain Komisi III DPR.
"Itu urusan Komisi III. Saya enggak komentar, sudah cukup dari statement yang lain," ujar Luthfi.
Penggalangan dana masyarakat berawal dari wacana yang dikemukakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Urunan duit gedung ini dilakukan lantaran DPR hingga saat ini belum menyetujui alokasi anggaran gedung baru. Padahal gedung yang ditempati saat ini di Jalan Rasuna Said Kavling C1, Jaksel, sudah over kapasitas.
Dalam pengajuan anggaran, KPK menaksir biaya keseluruhan pembangunan gedung nilainya mencapai Rp 225,712 miliar, dengan rincian; biaya pekerjaan fisik Rp 215,078 miliar; biaya konsultan perencana Rp 5,487 miliar; biaya manajemen kontruksi Rp 4,381 miliar dan biaya pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.
Lalu bagaimana dengan para politikus di Senayan? Kemarin (27/6) hanya Effendi Choirie yang terlihat memberikan duit sumbangan ke kotak KPK yang dibawa Charly 'Setia Band' dan advokat Ahmad Rifai. Soal saweran ini, PKS juga bersikap.
Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, saweran untuk orang kurang mampu lebih penting dibanding menyumbang uang pembangunan gedung KPK.
"Masih banyak orang miskin yang harus kita sawer," kata Lutfhi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Mengenai nasib anggaran gedung baru KPK, PKS tidak memberikan instruksi ke fraksinya di DPR. Luthfi menyebut urusan pembahasan anggaran KPK menjadi domain Komisi III DPR.
"Itu urusan Komisi III. Saya enggak komentar, sudah cukup dari statement yang lain," ujar Luthfi.
Penggalangan dana masyarakat berawal dari wacana yang dikemukakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Urunan duit gedung ini dilakukan lantaran DPR hingga saat ini belum menyetujui alokasi anggaran gedung baru. Padahal gedung yang ditempati saat ini di Jalan Rasuna Said Kavling C1, Jaksel, sudah over kapasitas.
Dalam pengajuan anggaran, KPK menaksir biaya keseluruhan pembangunan gedung nilainya mencapai Rp 225,712 miliar, dengan rincian; biaya pekerjaan fisik Rp 215,078 miliar; biaya konsultan perencana Rp 5,487 miliar; biaya manajemen kontruksi Rp 4,381 miliar dan biaya pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.
sumber: detik.com
Tidak ada komentar
Posting Komentar