Demokrat Desak BPK Tunjuk Siapa Intervensi Hambalang
Jakarta_Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan pihak yang mengintervensi audit BPK
atas proyek pusat olahraga di Hambalang. Anggota BPK Taufiequrachman
Ruki sudah membantah soal ini dan menegaskan audit Hambalang belum
selesai.
"Jadi dibuka aja. Supaya tidak menimbulkan spekulasi dan fitnah. Akhirnya orang saling menduga-duga," kata Saan Mustofa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 22 Oktober 2012.
Saan mengatakan audit BPK bukanlah sesuatu yang final. Namun, laporan itu sudah menjadi bahan perbincangan publik. Untuk itu, anggota Komisi III itu meminta BPK secepatnya menyelesaikan permasalahan itu agar tidak menjadi persoalan di publik.
"Ini kan bahan penting buat ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Kalau ada temuan dan penyimpangan bisa jadi entry poin untuk memverifikasi dan validasi," kata Saan.
Partai Demokrat mendukung audit investigasi itu dan tidak ingin ada intervensi di BPK. Mengenai kabar hilangnya nama Menpora Andi Mallarangeng, Saan mengaku belum mengetahuinya. Namun, ia mengakui bahwa laporan itu memang belum selesai.
"Saya belum tahu apakah itu dihilangkan. Apa dari sananya sudah tidak ada. Yang jelas laporan dikirim, BPK menyatakan belum selesai. Tapi sudah ramai soal adanya intervensi, penghilangan nama, menurut saya spekulasi ini harus cepat diakhiri," kata Saan.
Saan mengatakan seharusnya Ruki menjelaskan ke publik siapa yang melakukan intervensi. "Tentu kita akan nanti dilihat dari hasil audit BPK. Kan yang meminta Panja Hambalang," kata dia.
"Jadi dibuka aja. Supaya tidak menimbulkan spekulasi dan fitnah. Akhirnya orang saling menduga-duga," kata Saan Mustofa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 22 Oktober 2012.
Saan mengatakan audit BPK bukanlah sesuatu yang final. Namun, laporan itu sudah menjadi bahan perbincangan publik. Untuk itu, anggota Komisi III itu meminta BPK secepatnya menyelesaikan permasalahan itu agar tidak menjadi persoalan di publik.
"Ini kan bahan penting buat ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Kalau ada temuan dan penyimpangan bisa jadi entry poin untuk memverifikasi dan validasi," kata Saan.
Partai Demokrat mendukung audit investigasi itu dan tidak ingin ada intervensi di BPK. Mengenai kabar hilangnya nama Menpora Andi Mallarangeng, Saan mengaku belum mengetahuinya. Namun, ia mengakui bahwa laporan itu memang belum selesai.
"Saya belum tahu apakah itu dihilangkan. Apa dari sananya sudah tidak ada. Yang jelas laporan dikirim, BPK menyatakan belum selesai. Tapi sudah ramai soal adanya intervensi, penghilangan nama, menurut saya spekulasi ini harus cepat diakhiri," kata Saan.
Saan mengatakan seharusnya Ruki menjelaskan ke publik siapa yang melakukan intervensi. "Tentu kita akan nanti dilihat dari hasil audit BPK. Kan yang meminta Panja Hambalang," kata dia.
sumber: vivanews.com
Tidak ada komentar
Posting Komentar