Rohmani: Pemerintah Jangan Terburu-buru Merubah Kurikulum
 |
| Ilustrasi |
Jakarta
(13/11) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani dari Fraksi PKS,
meminta pemerintah jangan teruburu-buru merubah kurikulum sebelum ada
kajian mendalam. Selama ini pemerintah selalu terburu-buru merubah
sebuah kebijakan tanpa didahului kajian menyeluruh. Akhirnya, banyak
kebijakan pendidikan pemerintah yang tidak bisa menjawab berbagai
persoalan yang ada.
“Kami memiliki data jika kebijakan pendidikan pemerintah seringkali datang dengan tiba-tiba. Dan tak lama kemudian hilang begitu saja,” kata Rohamni yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR.
Menurut rencana, hari ini, perubahan kurikulum akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Ketua Dewan Pendidikan Nasional Wakil Presiden Boediono. Rohmani menyesalkan sikap Kemendikbud yang terkesan terburu-buru menyerahkan hasil perubahan kurikulum tersebut.
“Panja kurikulum DPR sedang bekerja. Kami sedang menggali berbagai masukan dari masyarakat dan komponen dunia pendidikan tentang perubahan kurikulum ini. Tiba-tiba pemerintah sudah menyerahkan perubahannya kepada Wapres,” kata Rohmani.
Rohmani berharap hasil kajian Kemendikbud itu jangan langsung diberlakukan. Perlu uji publik dari komponen masyarakat yang selama ini terlibat dalam dunia pendidikan. Komponen guru dan masyarakat di daerah tertinggal harus dilibatkan dalam pembahasan kurikulum ini. Jangan sampai kurikulum itu hanya cocok untuk daerah tertentu.
“Kurikulum harus bisa menjawab persoalan. Jangan menimbulkan persoalan baru yang memperburuk kondisi pendidikan nasional,” kata Rohmani.[fpks)
“Kami memiliki data jika kebijakan pendidikan pemerintah seringkali datang dengan tiba-tiba. Dan tak lama kemudian hilang begitu saja,” kata Rohamni yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR.
Menurut rencana, hari ini, perubahan kurikulum akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Ketua Dewan Pendidikan Nasional Wakil Presiden Boediono. Rohmani menyesalkan sikap Kemendikbud yang terkesan terburu-buru menyerahkan hasil perubahan kurikulum tersebut.
“Panja kurikulum DPR sedang bekerja. Kami sedang menggali berbagai masukan dari masyarakat dan komponen dunia pendidikan tentang perubahan kurikulum ini. Tiba-tiba pemerintah sudah menyerahkan perubahannya kepada Wapres,” kata Rohmani.
Rohmani berharap hasil kajian Kemendikbud itu jangan langsung diberlakukan. Perlu uji publik dari komponen masyarakat yang selama ini terlibat dalam dunia pendidikan. Komponen guru dan masyarakat di daerah tertinggal harus dilibatkan dalam pembahasan kurikulum ini. Jangan sampai kurikulum itu hanya cocok untuk daerah tertentu.
“Kurikulum harus bisa menjawab persoalan. Jangan menimbulkan persoalan baru yang memperburuk kondisi pendidikan nasional,” kata Rohmani.[fpks)
Tidak ada komentar
Posting Komentar