DPRD Permalukan Masyarakat Sumut

MEDAN – Sejumlah pengamat politik menilai pembatalan pelantikan Gubernur Sumut (Gubsu) definitif justru telah mempermalukan masyarakat Sumut. Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun diminta untuk mengungkap secara terbuka pembatalan sepihaknya.

“Ini penzaliman namanya. Masyarakat Sumut sesungguhnya yang dirugikan dan merasa dibodoh-bodohi oleh DPRD Sumut,” kata pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di Medan, Jumat (1/3).

Skenario pembodohan ini terlihat jelas ketika Ketua DPRD Sumut menandatangani sendiri undangan pelantikan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubsu definitif yang disebar pada 27/2. Saat undangan telah disebar dan sebagian besar sudah datang ke Jakarta, tiba-tiba secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi dengan Pimpinan DPRD Sumut lainnya Saleh Bangun justru mengirimkan surat pembatalan ke Mendagri beberapa jam sebelum pelantikan dilangsungkan.

Padahal sebelumnya Pimpinan DPRD Sumut sudah gembar-gembor di sejumlah media telah memutuskan untuk menggelar pelantikan pada di Jakarta pada 28/2. Keputusan tersebut juga dinyatakan telah disetujui dalam Rapat Banmus DPRD Sumut. Dan disebut-sebut bahwa keinginan dilakukan pelantikan di Jakarta atas saran Mendagri mengingat Sumut sedang melaksanakan tahapan kampanye Pilgubsu.

Padahal sejak awal Plt Gubsu sudah sangat legowo untuk tidak dilantik selama masa kampanye dan tahapan Pilgubsu berlangsung. Sebab secara politis sudah tidak adalagi artinya dilantik atau tidak saat masa waktu yang tinggal beberapa bulan lagi.

“Kita jadi heran kenapa seolah-olah DPRD yang ngotot minta dipercepat, dan Mendagri yang minta di Jakarta lau tiba-tiba dibatalkan sepihak,” terangnya.

Wajar menurutnya yang timbul justru kemarahan beberapa anggota dewan lain yang juga merasa dibodohi dengan skenario tersebut. Dan yang marah umumnya anggota dewan yang selama sangat kritis terhadap Gatot.

Untuk menghilangkan prasangka negatif terhadap DPRD Sumut, Saleh Bangun menurutnya harus memberikan klarifikasi terbuka alasan pembatalan sepihak tersebut. Karena banyak yang curiga ada tekanan politik di luar yang menginginkan hal itu terjadi.

“Saleh Bangun harus jelaskan siapa yang tekan dia. Karena itu sudah membuat malu masyarakat Sumut,” ujar Taufan.

Hal yang sama juga dikatakan pengamat politik lainnya Dadang Darmawan. Sangat tidak masuk akal menurutnya agenda pelantikan yang sesungguhnya sudah sangat baku dan biasa dilakukan bisa dimanipulasi sedemikian rupa hingga terjadi pembatalan sepihak sesaat sebelum jadwal pelantikan digelar.

“Pelantikan itu sesuatu yang biasa dan sudah baku mekanismenya. DPRD dan Mendagri tinggal ikuti prosedur dan tidak perlu lagi ada pembatalan jika memang semuanya telah berproses,” kata Dadang.

Karena itu sangat disayangkan jika selembar surat Ketua DPRD Sumut bisa membatalkan keputusan presiden untuk melantik gubernur yang sudah definitif. Anehnya lagi Mendagri patuh pada isi surat yang disebut-sebut tidak jelas alasan pembatalannya.

Jika memang masih ada penolakan dari DPRD terkait tanggal pelantikan harusnya tidak perlu didorong-dorong dan dipaksakan untuk segera dilantik. Sebab yang bersangkutan dalam hal ini Gatot Pujo Nugroho tidak terlalu bernafsu untuk segera dilantik.

Semua ini menurutnya tidak akan terjadi jika Mendagri memaksakan pelantikan dilakukan di jakarta dan DPRD sibuk mendorong-dorong agar dilakukan pelantikan saat masa kampanye padahal belum semua anggota dewan menyetujuinya. Yang menjadi korban justru masyarakat Sumut yang merasa dibodoh-bodohin dengan skenario murahan yang dimainkan DPRD Sumut.

Pengamat politik lainnya Warjio menilai kejadian tersebut telah mencoreng kredibilitas kelembagaan DPRD Sumut. Karena untuk menggelar pelantikan saja dianggap tidak mampu mensingkronkannya.

“DPRD ini ibarat memukul air di dulang terpercik muka sendiri. Mereka yang bermain mereka sendiri yang tercoreng namanya di mata masyarakat,” ujar dosen Ilmu Politik FISIP USU itu. 

(medanmagazine.com )