Warga Jakarta Tak Puas Jokowi

JAKARTA-- Kemampuan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam memberi solusi riil terhadap persoalan klasik Jakarta mulai diragukan. Selama 16 bulan memimpin Jakarta, Jokowi dinilai belum memberi solusi terhadap problem yang langsung dirasakan masyarakat.

Itulah kesimpulan hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dirilis Minggu, 9 Februari. Peneliti senior LSN Dipa Pradipta menjelaskan, ada empat isu utama yang disurvei. Yakni, kemampuan memberi solusi riil terhadap masalah banjir, kemampuan mengurai kemacetan, layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan aspek pendidikan dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).  Survei dilakukan 10 sampai 26 Januari 2014 dengan sampel 790 orang.

Dipa menilai, meluasnya masalah banjir serta kemacetan lalu lintas yang semakin parah menjadi penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat. Padahal, bila dibandingkan dengan hasil survei yang sama tiga bulan lalu, 59,7 persen warga DKI puas terhadap kinerja Jokowi dalam menangani banjir. 

Namun, kini tinggal 24,8 persen saja yang mengaku puas. Sementara dalam hal kemampuan mengurai kemacetan, tiga bulan lalu 52,7 persen publik Jakarta mengaku puas. Kini, angkanya tinggal 34,6 persen. 

"Di antara semua program, macet dan banjir itu yang secara realitas mendapat sorotan tajam. Masyarakat tidak puas dan ragu dengan kemampuan Jokowi memberi solusi riil," katanya setelah konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, pintu satu Senayan, kemarin.

Untuk layanan kesehatan dan pendidikan, tingkat kepuasan warga cenderung turun jika dibandingkan dengan hasil survei pada Oktober 2013. Banyaknya masalah pada implementasi program KJP dan KJS membuat publik semakin ragu pada keberhasilan program primadona pasangan Jokowi-Ahok tersebut. Meski begitu, Dipa tidak menyebut persentase penurunannya. "Persoalan-persoalan di lapangan itu berdampak pada persepsi publik terhadap kemampuan memberi solusi dari Jokowi," ujarnya.

Terus menguatnya pesimisme itu, lanjut Dipa, berdampak pada tingkat dukungan warga ibu kota terhadap wacana pencapresan Jokowi. Sebanyak 71,2 persen warga DKI tidak setuju dengan wacana tersebut, sementara 27,5 persen menyatakan dukungannya.

Menurunnya, dukungan terhadap wacana itu terjadi karena 32,5 persen menghendaki Jokowi membuktikan kinerjanya terlebih dahulu hingga akhir periode kepemimpinannya pada 2017. Lalu, 18,7 persen mengaku tidak setuju dengan alasan Jokowi masih dibutuhkan warga Jakarta. Sementara 12,4 persen menilai Jokowi tidak punya pengalaman memimpin di level nasional. Sisanya, yakni 10,8 persen, menganggap masih ada tokoh nasional lain yang lebih layak jadi calon presiden.

LSN mengklaim, survei tersebut murni mengevaluasi kinerja Jokowi tanpa ada niatan politik apa pun. Survei dilakukan terhadap responden berusia minimal 17 tahun atau di bawah 17 tahun, tapi telah menikah. Tingkat kepercayaan terhadap survei ini 95 persen dengan teknik pengambilan sampel secara rambang berjenjang, dan tingkat kesalahan 3,5 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka atau wawancara langsung. Pola pertanyaan pada survei ini secara terbuka, yakni tidak memberi opsi jawaban pada pilihan jawaban.

Sementara Ridwan Saidi, narasumber pada rilis survei itu, mengingatkan Jokowi untuk ingat sumpahnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati 12 September 2012 . Waktu itu Jokowi berjanji akan menuntaskan kepemimpinannya selama lima tahun di Jakarta. "Saya lihat belum ada sesuatu yang kelihatan dikerjakan di Jakarta," katanya.

Dia lantas menyebut relokasi PKL Tanah Abang ke Blok G yang tidak tuntas. Akibatnya, sebagian PKL kembali turun ke jalanan di sekitar Blok F.

Ridwan juga menilai, istilah blusukan menjadi kata keramat yang dibangun oleh orang-orang di sekeliling Jokowi. Istilah itu berhasil membius dan membangun ilusi warga Jakarta. Padahal, tidak ada korelasi antara blusukan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Salah satu contoh, katanya, saat Jokowi meninjau drainase di Jalan Bundaran HI pascabanjir besar 17 Januari lalu. Saat itu Jokowi bahkan masuk ke dalam gorong-gorong untuk melihat langsung kondisi drainase tersebut. 

"Setelah keluar dari lubang, tiba-tiba dia lontarkan ide deep tunel, kan nggak ada korelasinya," kata budayawan Betawi itu.

Hasil survei itu langsung direspons keras oleh partai asal Jokowi, PDI Perjuangan (PDIP). Mereka curiga, survei itu pesanan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan PDIP dan Jokowi. Partai Banteng Moncong Putih itu juga menegaskan bahwa partainya belum memutuskan apa pun terkait capres. 

"Yang mau nyapresin Jokowi itu siapa? Survei-survei itu juga kan. Media juga kan. Kapan ada pengumuman kalau Jokowi diusung PDIP? Itu kewenangan ketua umum," tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, malam tadi.

Pras, sapaan akrab Prasetyo, juga merasa heran dengan waktu pelaksanaan survei yang dinilainya tidak objektif. Menurut dia, bencana yang terjadi pada Januari bukan hanya di DKI. Bencana lain juga melanda Jawa Tengah, Manado, Sinabung, hingga pantura. 

"Tetapi, kenapa itu enggak disurvei? Kenapa surveinya hanya di Jakarta? Harus objektif lah. Masyarakat juga sudah cerdas, mana yang benar-benar survei, mana yang bisa dibuat (diarahkan) sendiri oleh mereka," tudingnya.

Jokowi, harap Pras, diberi kesempatan untuk memperbaiki Jakarta. Apalagi, masalah klasik di Jakarta merupakan peninggalan masa lalu yang saat ini baru mulai dibenahi. "Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Monorail 28 tahun mangkrak, MRT sudah dimulai sejak Bang Yos jadi gubernur, peninggalan-peninggalan itu yang sekarang mau dituntaskan sama Pak Jokowi," tegasnya. (jpnn/sap)