Haris Minta Tim Terpadu di Bawah Kendali Presiden

POLRI akan melibatkan tokoh eksternal untuk mengusut kasus tulisan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tentang keterlibatan aparat kepolisian dalam bisnis narkoba yang dilakukan terpidana mati Freddy Budiman.

Tokoh eksternal itu akan mendampingi Inspektur Pengawas Umum Polri dalam mengusut kasus tersebut.

"Irwasum akan pimpin langsung dan melibatkan tokoh-tokoh eksternal untuk menjaga kredibilitas," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Semarang, kemarin.

Ia menegaskan, jika benar dan kebenarannya ditemukan, tentunya informasi itu akan diproses secara hukum.

Tito mengatakan, dalam penelusuran terhadap pleidoi (pembelaan) Freddy Budiman, tidak ditemukan informasi tentang keterlibatan oknum anggota Badan Narkotika Nasional, Polri, dan TNI sebagaimana disampaikan Haris Azhar. "

Tidak ada," jelasnya.

Bahkan, menurut dia, dalam keterangan pengacara Freddy Budiman juga tidak ditemukan informasi yang dimaksud Haris Azhar tersebut.

"Kita bukan antikritik," tegasnya.

Polri, lanjut dia, membentuk tim yang terdiri atas Divisi Profesi dan Pengamanan serta Inspektorat Pengawas Umum.

Pemberantasan terpadu

Terkait dengan mafia narkoba, Kontras menyatakan pemberantasannya di Indonesia harus terintegrasi dan terpusat di bawah kendali Presiden.

"Kami ingin Presiden Joko Widodo membentuk tim independen pemberantasan mafia narkoba yang berada di bawah koordinasinya," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, kemarin.

Haris melanjutkan, saat ini Kontras memandang institusi-institusi pemerintah seperti BNN, Polri, TNI dan bahkan kementerian cenderung menangani narkoba secara parsial atau terpisah-pisah.

sumber:mediaindonesia