Kelompok Wanita Fillipina Kecam Legalisasi Prostitusi

MANILA -- Laporan PBB yang menyerukan legalisasi prostitusi sebagai cara untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual di Asia dan Pasifik Senin dikutuk oleh satu kelompok advokasi hak-hak perempuan non-pemerintah Filipina.

Gabriela, Aliansi Nasional Perempuan di Filipina, mengatakan prostitusi adalah "eksploitasi buruk yang bisa dilakukan terhadap perempuan."

Aksi tolak prostitusi di Piala Eropa 2012 Polandia-Ukraina /Reuters

PBB mengatakan dalam laporannya berjudul "Pekerja Seks dan Hukum di Asia dan Pasifik" yang menghapus hukuman untuk pekerjaan seks guna memungkinkan pencegahan HIV dan program pengobatan untuk menjangkau pekerja seks dan klien mereka secara lebih efektif.

"Prostitusi tidak bisa dengan cara apapun menjadi profesi bagi perempuan (karena melanggar) hak-hak mereka. Laporan PBB ini semakin memperlebar pintu untuk pelanggaran hak-hak perempuan," kata wakil Sekjen Gabriela Gert Ranjo-Libang dalam satu pernyataan.

Libang mengatakan PBB adalah "naif dalam berpikir" bahwa membuat legal prostitusi akan menjamin akses orang-orang dalam prostitusi terhadap hak-hak dasar mereka.

"Bahkan pekerja pabrik di Filipina dirampas hak-hak mereka di bawah Undang-undang Buruh. Mereka tetap dibayar murah, bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa akses ke perawatan kesehatan, dan dicegah dalam membentuk serikat pekerja," katanya.

Libang mengatakan kemiskinan merupakan alasan utama di balik peningkatan jumlah orang-orang yang pergi ke prostitusi dan penyebaran HIV.

"Itu adalah perempuan miskin yang didorong ke prostitusi. Pendidikan umum adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah, termasuk penyakit menular seksual seperti yang Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)," katanya.

Laporan PBB yang dikeluarkan pada 18 Oktober mencatat bahwa "tidak ada bukti dari negara-negara Asia dan Pasifik bahwa kriminalisasi pekerja seks telah mencegah epidemi HIV di antara pekerja seks dan pelanggan mereka." [republika.co.id]