2013, Pemerintah Didesak Lebih Serius Urus Pendidikan

Raihan Iskandar,Lc.MM

Jakarta - Dunia pendidikan Indonesia dinilai belum terurus dengan baik. Bukan hanya soal infrastruktur pendidikan yang masih banyak ditemukan belum memadai, dan pendidikan yang belum merata, tapi juga kurikulum yang selalu berubah setiap tahun.

Ketua Departemen Pendidikan DPP Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar berpendapat sepanjang tahun 2012 pemerintah Indonesia belum menunjukkan keseriusannya mengelola pendidikan di tanah air. Hal itu bisa dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang masih berantakan.

"Jadi dalam SPM itu ada 3 poin penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah, masalah standar guru, kurikulum dan sarana prasarana pendidikan. Tiga poin inilah yang menjadi syarat minimal terlaksananya pendidikan. Ketiga-tiganya belum dipenuhi maksimal," kata Raihan dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (3/1/2013)

Menurutnya, kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini cukup miris. Menurut Anggota Komisi X DPR RI ini, setiap berganti menteri, kurikulum pendidikan di Indonesia juga ikut berganti. Hal itu tentu tidak akan efektif untuk proses sebuah pendidikan.

"Padahal yang lama saja belum bisa diterapkan secara efektif di seluruh pelosok tanah air, ini sudah berganti kurikulum lagi. Harusnya pemerintah bisa membuat kurikulum dengan jangka yang panjang. Sehingga siapa pun menterinya, siapapun presidennya, kurikulum tidak perlu diganti," kata politisi Senayan itu.

Standar pelaksanaan pendidikan minimal lainnya yang harus dipenuhi adalah masalah standar guru. Menurut Raihan, sertifikasi yang selama ini dilakukan sudah benar untuk meningkatkan standar kompetensi guru. Namun sayangnya, sertifikasi guru selama ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Hasil uji kompetensi guru ternyata sangat mencengangkan, sebagian besar guru di Indonesia tidak memadai. Berdasar hasil uji kompetensi itu, yang ada diatas rata-rata hanya ada di 12 provinsi.

"Jadi bisa dibayangkan sebagian besar guru kita masih berada dibawah standar," ujar Raihan.

Standar pelayanan pendidikan terakhir yang harus dipenuhi, lanjut Raihan, adalah masalah sarana prasarana. Pada tahun 2012, pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah. Namun menurutnya, ternyata ini tidak optimal. Masalahnya ada pada pendataan sehingga banyak yang salah sasaran.

"Sedangkan yang lain, ada sekolah yang membutuhkan bantuan untuk rehab, tapi malah tidak mendapatkan. Banyak yang tidak tepat sasaran," ungkap dia.

Karena itu, Raihan berharap pada tahun 2013 ini pemerintah lebih serius memperhatikan masalah pendidikan di tanah air. Pada tahun 2013, pemerintah harus memenuhi standar pelayanan pendidikan, minimal standar untuk kurikulum, standar guru, dan standar sarana prasarana pendidikan.

"Pendidikan memang bukan segala-galanya, namun segala-galanya bisa dimulai dari pendidikan. PKS akan mendorong pemerintah untuk benar-benar memperhatikan pendidikan di negeri ini," tandas Raihan.

sumber: detik.com