Presiden PKS Dukung Aceh tanpa Korupsi
Penyerahan Panji Kemenangan Dakwah |
BANDA ACEH – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan
Ishaaq mengapresiasi kebijakan pemerintah Aceh yang bertekat menciptakan
sistem pemerintahan tanpa korupsi.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini dan insya Allah kita bisa share
pengalaman untuk Aceh yang lebih baik ke depan,” kata Luthfi saat
bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, di Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya Aceh, Aceh Besar, Sabtu (12/1).
Dalam silaturahmi tersebut, Luthfi didampingi dua anggota DPR RI asal
Aceh yaitu M Nasir Djamil dan Raihan Iskandar serta Ketua DPW PKS Aceh
Ghufran Zainal Abidin. Rombongan disambut Pemimpin Umum Serambi Indonesia H Sjamsul Kahar, Wakil Redaktur Pelaksana M Nasir Nurdin, dan Redaktur Polkam Zainal Arifin M Nur.
Menurut Luthfi, sejak awal PKS memiliki satu visi serupa yang sudah dimulai sejak awal pemerintahan SBY. Sikap PKS ini ditunjukkan dengan mengajukan satu kontrak politik dengan pemerintahan SBY untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
Menurut Luthfi, sejak awal PKS memiliki satu visi serupa yang sudah dimulai sejak awal pemerintahan SBY. Sikap PKS ini ditunjukkan dengan mengajukan satu kontrak politik dengan pemerintahan SBY untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
“Saya lihat ini (tekad bebas korupsi) adalah sebuah upaya yang sangat
baik. Tapi diperlukan satu sikap yang tegas dan tindakan yang efektif
untuk mencegah setiap perilaku korup,” ujarnya.
Lutfhi memandang ada sejumlah komponen yang perlu ditinjau kembali
untuk memberantasan korupsi di Indonesia. Seperti halnya standar gaji.
Menurutnya standar gaji yang diberikan pemerintah saat ini perlu
disesuaikan dengan kebutuhan hidup. “Kebutuhan hidup terus meningkat,
tapi gaji yang diberikan pemeritah masih rendah,” ujarnya.
Selain itu, lembaga pemberi jasa keuangan semestinya juga lebih
fleksibel untuk memberi pinjaman kepada masyarakat guna peningkatan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tapi menurutnya, lembaga
pemberi jasa keuangan saat ini dinilai tidak responsif dengan tuntutan
masyarakat, sehingga seringkali masyarakat tidak dapat mengakses
pinjaman.
Lutfhi mengatakan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan
transparan juga diperlukan satu pengawasan berjenjang. Mulai pengawasan
administrasi, pengawasan kepemimpinan, pengawasan manajemen, dan
pengawasan sosial. “Semua ini (pengawasan) harus dilakukan secara
efektif,” sebutnya.
Seperti diberitakan, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota mencanangkan mulai 2013 dan seterusnya menjadi daerah
(zona) bebas (tanpa) korupsi dan mewujudkan birokrasi bersih dan baik
dalam melayani masyarakat.
Pencanangan Aceh sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) berlangsung di Gedung
Serbaguna Setda Aceh di Banda Aceh, Jumat (11/1). Pada kesempatan itu
juga ditandatangani pakta integritas oleh Gubernur Zaini Abdullah, Sekda
Aceh, tujuh perwakilan SKPA, dan 23 bupati/wali kota se-Aceh di hadapan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi
(Menpan dan RB) Azwar Abubakar, pejabat BPK, Kejati, Kapolda, Ketua
DPRA, dan Pangdam IM. Prosesi itu juga disaksikan Hj Azlaini Agus selaku
Wakil Ketua Ombudsman (pejabat negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik).
Jalan darat
Kehadiran Presiden PKS bersama rombongan ke Aceh merupakan bagian dari rangkaian Safari Dakwah PKS Aceh, yang dimulai 13 Januari 2013, di mana rombongan DPP PKS bergerak memasuki Aceh melalui jalur darat di perbatasan Sumatera Utara, dengan melakukan konvoi melewati seluruh Aceh mulai dari pesisir timur, pesisir barat, dan berakhir di Subulussalam.
Jalan darat
Kehadiran Presiden PKS bersama rombongan ke Aceh merupakan bagian dari rangkaian Safari Dakwah PKS Aceh, yang dimulai 13 Januari 2013, di mana rombongan DPP PKS bergerak memasuki Aceh melalui jalur darat di perbatasan Sumatera Utara, dengan melakukan konvoi melewati seluruh Aceh mulai dari pesisir timur, pesisir barat, dan berakhir di Subulussalam.
Sumatera menjadi destinasi pertama rombongan yang berjumlah sekitar
100 orang ini dan Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera mendapat
kehormatan menjadi titik tolak pertama. Dalam rombongan Safari Dakwah
PKS ini juga hadir Mekominfo Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Wilayah
Sumatera Chairul Anwar dan sejumlah tokoh nasional dan sumatera lainnya
serta pengurus PKS Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Selama dalam perjalanan saya melihat jalan-jalan di Aceh sudah
sangat bagus. Saya kira ini bisa menjadi akselerasi bagi peningkatan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Lutfhi.
Di Taman Sari
Puncak Safari Dakwah PKS berlangsung di Taman Sari, Banda Aceh menjelang ashar, kemarin. Di depan massa yang memadati taman depan Balai Kota tersebut, Presiden PKS tampil memberikan tausiah dan memimpin beberapa agenda lainnya. Massa juga dihibur dengan penampilan Rafly Kande dan grup komedi Eumpang Breuh serta orasi politik oleh Nasir Djamil.(pksaceh)
Puncak Safari Dakwah PKS berlangsung di Taman Sari, Banda Aceh menjelang ashar, kemarin. Di depan massa yang memadati taman depan Balai Kota tersebut, Presiden PKS tampil memberikan tausiah dan memimpin beberapa agenda lainnya. Massa juga dihibur dengan penampilan Rafly Kande dan grup komedi Eumpang Breuh serta orasi politik oleh Nasir Djamil.(pksaceh)
Tidak ada komentar
Posting Komentar